Kontak Perkasa Futures – Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir 30 Juli 2020. Pakar hingga sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara soal PSBB yang telah berlaku 2 bulan itu.
Masa PSBB transisi ini diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 5 Juni 2020 lalu. Ini merupakan ketiga kalinya masa PSBB transisi diperpanjang dan akan berakhir pada 30 Juli 2020.
Selama pemberlakuan PSBB transisi, penyebaran virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota masih tinggi.
Gubernur Anies Baswedan menjelaskan penyebab tingginya jumlah kasus positif COVID19 di Jakarta.
Anies mengungkapkan hari ini ada penambahan sebanyak 584 kasus positif Corona.
“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga apa yang kita kerjakan di Jakarta. Setiap hari, kita mendengar kasus baru di Jakarta, hari ini angkanya agak besar di atas 400, diumumkan sore ini jumlahnya persisnya kita akan ada 584 kasus baru,” kata Anies, dalam webinar bertajuk ‘Salat Idul Adha dan Kurban di Masa Pandemi’, Rabu (29/7/2020).
Jumlah penambahan kasus positif Corona di Jakarta yang disampaikan Anies berbeda dengan data di situs covid19.go.id. Data yang diinformasikan di situs tersebut merupakan data yang diambil sampai dengan pukul 12.00 WIB tadi.
Anies menyebut tingginya jumlah kasus positif Corona di Jakarta dikarenakan Pemprov DKI mencari warga-warga yang terpapar. Mantan Mendikbud itu menjelaskan bahwa Pemprov DKI melakukan pengetesan Corona sebanyak mungkin.
Anies mengungkapkan, sepekan terakhir DKI sudah melakukan testing sebanyak 43 ribu dengan kasus positif sekitar 6,3 persen dari jumlah yang di-testing. Untuk itu, dia meminta agar banyaknya kasus positif di DKI disyukuri.
Mengenai kelanjutan PSBB transisi yang akan berakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah opsi.
“Ya dalam dua hari ini kita akan evaluasi, pilihannya kan tiga. Pilihan pertama, kalau dianggap ada luar biasa perbaikan peningkatan yang positif ke arah yang lebih baik, tentu kita memasuki masa sehat, aman, dan produktif,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.
Menurut dia, PSBB transisi akan kembali diperpanjang jika situasi pandemi Corona masih sama seperti saat ini.
Namun, apabila situasi semakin buruk, Pemprov DKI akan kembali memberlakukan PSBB awal. Semua sektor kembali dilakukan pengetatan.
Atas kasus Corona di Jakarta yang masih tinggi, pakar dan anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti efektifitas pemberlakukan PSBB transisi. Mereka juga mengevaluasi perlu atau tidak kelanjutan pemberlakukan PSBB transisi.
Epidemiolog: PSBB Transisi Diperpanjang
Pakar menyarankan agar PSBB transisi diperpanjang. Namun, ada syaratnya.
“Tim kami memberikan masukan ke Pemda DKI Jakarta setiap hari Senin. Pada analisis Senin lalu, kondisi epidemi COVID-19 di Jakarta belum membaik bahkan cenderung memburuk. Jadi, kami menyarankan PSBB transisi diperpanjang, tidak ada tambahan pelonggaran kegiatan,” kata Pakar Epidemiologi FKM UI, Iwan Ariawan kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).
Menurut Iwan, penerapan protokol kesehatan dipantau secara lebih sistematis. Menurutnya, pelacakan kasus dan isolasi juga harus ditingkatkan.
“Protokol kesehatan harus lebih dipantau dengan sistematis, seperti menggunakan indikator yang jelas dengan pemantau yang jelas juga (relawan, RT/RW). Tes lacak, isolasi harus diperbanyak,” kata dia.
Iwan menyebut semua tempat dan fasilitas umum berpotensi menjadi tempat penularan virus Corona. Jika protokol kesehatan tidak diterapkan, Iwan menegaskan penularan akan terus terjadi.
Pakar: PSBB Transisi Tidak Bawa Perubahan
Pakar menilai PSBB transisi sejauh ini tidak menurunkan penyebaran Corona di Jakarta.
“Sama saja. Sejak awal pelonggaran sampai sekarang tidak banyak perubahan. Kondisinya hanya mempertahankan saja,” kata juru wabah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, Rabu (29/7/2020).
Pandu menuturkan PSBB transisi Jakarta sekadar mampu menahan kondisi wabah COVID-19 di Jakarta supaya tidak menjadi jauh lebih buruk. Meski demikian, tingkat reproduksi efektif (Rt) penularan COVID-19 di Jakarta belum turun.
Penularan COVID-19 di Jakarta masih terus terjadi karena arus keluar-masuk manusia di Jakarta terus terjadi. PSBB dan PSBB transisi hanya dilakukan secara sektoral, padahal penduduk Jakarta juga banyak yang datang dari luar Jakarta.
Untuk meminimalisir risiko, maka 3M harus diterapkan dengan ketat. 3M adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabut, dan menjaga jarak selama beraktivitas. 3M merupakan bagian dari protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Edukasi masif soal 3M ini perlu digencarkan sebelum penindakan terhadap pelanggar diterapkan secara disiplin.
Dalam kesempatan itu, Pandu berpendapat Jakarta bisa memasuki PSBB transisi fase II.
“Ini kan fase I. Kalau mau naik ke fase II boleh,” kata Pandu.
Menurut dia, apabila PSBB transisi fase II dibuka maka kegiatan keagamaan dengan pengumpulan massa hingga hiburan malam akan dibuka.
Syaratnya, tempat-tempat tersebut harus memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan untuk kegiatan itu, dengan kemungkinan bisa ditutup sewaktu-waktu bila terjadi lonjakan kasus COVID-19,” kata Pandu.
Apakah bila Jakarta memutuskan untuk melangkah ke PSBB transisi tahap II tidak memperbesar risiko penularan virus Corona? “Semua berisiko, tapi risiko harus diambil,” jawab Pandu.
PKS: PSBB Diperpanjang karena Korban Makin Banyak
PKS DKI Jakarta berpendapat PSBB transisi perlu diperpanjang karena kondisi pandemi Corona di Jakarta belum mereda. “Sebaiknya (PSBB transisi) diperpanjang, karena keadaan belum membaik dan jumlah korban (positif Corona) makin banyak,” ujar Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz kepada wartawan, Rabu (29/7/2020).
Aziz menyebut saat ini masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dia pun meminta disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Lebih lanjut, Aziz juga menanggapi tempat ibadah menjadi yang klaster penyebaran Corona. Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, protokol kesehatan perlu dikontrol agar penularan tidak makin meluas.
“Kapasitas (tempat ibadah) 50% dan implementasi protokol COVID-nya harus dikontrol,” jelasnya.
Gerindra: PSBB Transisi Perlu Dilanjutkan
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan PSBB transisi perlu dilanjutkan mengingat peningkatan kasus Corona yang masih tinggi
“Kalau melihat pro aktifnya Pemda melakukan tracing, dan hasilnya masih cukup tinggi, saya kira harus diperketat lagi soal sanksi PSBB transisi ini, dan pengawasannya juga,” ucap M Taufik saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).
Bagi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, Pemprov harus memberi perhatian kepada beberapa lokasi yang banyak ditemukan kasus Corona. Lokasi yang dimaksud misalnya perkantoran, termasuk kantor pemerintahan, hingga pasar.
PDIP: PSBB Tidak Perlu Diperpanjang
PDIP DKI Jakarta mengevaluasi PSBB transisi yang segera berakhir. Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang berhasil menangani virus COVID-19.
“Dua pekan terakhir masa PSBB transisi justru ada lonjakan kenaikan angka positif, ini menunjukkan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, kurang maksimal,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).
Namun, Gembong melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu memperpanjang PSBB transisi. Baginya, cukup pengetatan dan pengawasan.
“Selanjutnya, apakah PSBB transisi perlu diperpanjang? Menurut kami tidak perlu, saat ini yang dibutuhkan adalah pengawasan yang ketat, penerapan protokol kesehatan, di semua lini,” ucapnya.
Bagi Gembong, hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Jakarta adalah adaptasi kehidupan baru. Sehingga, mereka bisa terhindar dari penyebaran virus Corona.
PAN: PSBB Transisi Diperketat
PAN DKI Jakarta berpendapat PSBB transisi masih perlu diperpanjang. Tak hanya itu, PAN meminta PSBB transisi diperketat karena kasus virus Corona di Jakarta meningkat.
“Pendapat saya, PSBB transisi perlu diperpanjang, mengingat positif (Corona) di DKI sedang meningkat, maka perlu PSBB transisi dilanjutkan, bahkan perlu diperketat,” ucap Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu memberi perhatian secara khusus pada klaster perkantoran. Menurutnya, perlu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi data tersebut.
Pemprov dinilainya perlu memastikan bahwa setiap perkantoran di DKI Jakarta menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, sidak perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. – Kontak Perkasa Futures
Sumber : detik.com
PT KONTAK PERKASA FUTURES YOGYAKARTA 